Selasa, 29 Januari 2013

Tupoksi Kadis PU

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA DINAS
(1)
Dinas Pekerjaan Umum  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas  desentralisasi dan tugas pembantuan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas  Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a.
Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;

b.
Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;

c.
Mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;

d.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;

e.
Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;

f.
Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya; dan

g.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

h.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKRETARIAT
(1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum;
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a.
Menyusun rencana dan program  kerja sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Memberikan pertimbangan tekhnis administratif kepada atasan tentang penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;

c.
Menyiapkan bahan Merumuskan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;

d.
Menyusun rancangan kebijakan tekhnis administratif penyelengaraan bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;

e.
Melaksanakan kebijakan tekhnis administratif bidang esatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

f.
Melakukan pembinaan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan, program dan keuangan, dan kepegawaian lingkup  Dinas Pekerjaan Umum;

g.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tingkat tugas;

h.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
(1)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan badan yang meliputi : surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah tangga, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum;
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b.
Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c.
Melaksanakan monotoring dan evalusi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;

d.
Menyusun konsep surat, koreksi dan paraf naskah badan;

e.
Menyusun  rencana  dan melaksanakan urusan administrasi persuratan: pengelolaan surat masuk-keluar, kearsipan, penggandaan, dan ekspedisi;

f.
Memberikan  layanan informasi dan komunikasi, serta keprotokoleran;

g.
Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan: kebersihan, keamanan kantor, pengadaan barang kebutuhan dinas, pendistribusian, dan invetarisasi, verifikasi kondisi barang inventaris, mengajukan usul pengadaan, pemeliharaan, dan atau penghapusan barang milik negara;

h.
Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian : usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, Karpeg, Kartu Askes, kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;

i.
Menyusun rencana formasi, pemetaan kondisi pegawai, dan pembinaan karir pegawai;

j.
Menyiapkan bahan pembinaan aparatur,  peningkatan disiplin, dan pemberian penghargaan pegawai;

k.
Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan SDM aparatur;

l.
Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui program pendidikan dan latihan;

m.
Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan;

n.
Menyusun rencana pengembangan dan penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);

o.
Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kapasitas perpustakaan;

p.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

q.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SUB BAGIAN KEUANGAN
(1)
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a.
Menyusun  rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c.
Melakukan  monitoring dan evaluasi  pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;

d.
Menyusun konsep surat, koreksi dan paraf naskahbadan;

e.
Melakukan  inventarisasi  sumber-sumber pendapatan dan penerimaan;

f.
Melakukan pencatatan terhadap pungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lingkup intansi;

g.
Menyusun rencana anggaran pelaksanaan program dan kegiatan;

h.
Menyusun realisasi perhitungan anggaran;

i.
Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

j.
Melakukan evalusi  pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan,

k.
Melakukan  klarifikasi dan tidaklanjut laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP) yang terkait dengan urusan keuangan;

l.
Menyusun  rencana dan melaksanakan pengelolaan keuangan;

m.
Melaksanakan pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan;

n.
Memberikan bimbingan tekhnis pengelolaan administrasi keuangan;

o.
Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dengan unit terkait;

p.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

q.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SUB BAGIAN PROGRAM
(1)
Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan data dan informasi, penyusunan rencana kerja dan monitoring, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai Fungsi:

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c.
Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bawahan;

d.
Menyusun  konsep surat, koreksi dan paraf naskah badan;

e.
Menyusun rencana,  pengelolaan data dan informasi: penyusunan instrumen, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi pendidikan

f.
Menyiapkan bahan  pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dengan intsnasi terkait;

g.
Melaksanakan koordinasi penganggaran program kerja;

h.
Menyiapkan bahan rapat kerja, rapat koordinasi, dan pembahasan program Dinas Pekerjaan Umum;

i.
Melakukan bimbingan tekhnis penyusunan program kerja dan penganggaran;

j.
Melakukan verifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan tiap unit kerja;

k.
Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatanBadanKepegawaian, Pendidikan dan Latihan;

l.
Menyusun rancangan Program kerja untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, serta rencaca strategis Dinas Pekerjaan Umum;

m.
Melakukan tindak lanjut temuan dari kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;

n.
Mengumpul bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertangungjawaban Bupati.

o.
Melaksanakan dan koordinasi penyusunan Rencanan Strategis Dinas Pekerjaan Umum;

p.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan  oleh atasan;

q.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



BIDANG BINA MARGA
(1)
Bidang Bina Marga  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga  menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugasnya;

b.
Menyiapkan  bahan penetapan kebijakan bina marga  skala Kabupaten;

c.
Menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria  di bidang perizinan, pembangunan jalan dan Jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pemberdayaan jasa konstruksi;

d.
Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembangunan jalan dan Jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan,  pemberdayaan jasa konstruksi;

e.
Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan monitoring pembangunan jalan dan Jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pemberdayaan jasa konstruksi;

f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

g.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
(1)
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi perizinan, pembangunan jalan dan jembatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan  bahan Pengaturan jalan kabupaten;

c.
Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan jalan kabupaten, desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

d.
Menyusun pedoman operasional  pembangunan jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

e.
Menyiapkan bahan  penetapan status jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

f.
Menyiapkan bahan  penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan  jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

g.
Melakukan pembinaan jalan kabupaten;

h.
Memberikan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para  aparatur penyelenggara jalan kabupaten, desa  dan jalan kota;

i.
Memberikan  dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

j.
Mengembangkan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

k.
Mengoordinasikan pembangunan jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

l.
Penyiapan bahan pembiayaan pembangunan jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

m.
Menyusun rencana teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, desa dan jalan kota.

n.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

o.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
(1)
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan   menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan lingkup kabupaten, desa dan jalan kota;

c.
Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

d.
Melaksanakan pengawasan jalan dan jembatan lingkup kabupaten:

e.
Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan lingkup kabupaten, desa dan jalan kota;

f.
Melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan lingkup kabupaten, desa dan jalan kota;

g.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

h.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
(1)
Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi perizinan, pemberdayaan jasa konstruksi;
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;

c.
Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;

d.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;

e.
Melaksanakan program pengembangan sumberdaya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten;

f.
Melaksanakan program peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;

g.
Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan usaha jasa kontruksi dalam wilayah kabupaten;

h.
Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;

i.
Melaksanakan pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;

j.
Melaksanakan  pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

k.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

l.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



BIDANG KEINDAHAN DAN PERTAMANAN
(1)
Bidang Keindahan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan  kebijakan di bidang Keindahan dan Pertamanan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keindahan dan Pertamanan  menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Keindahan dan Pertamanan skala Kabupaten;

c.
Menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria  di bidang persampahan, drainase, dan pertamanan;

d.
Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembangunan,  pemanfaatan dan pemeliharaan  sarana prasarana persampahan, drainase, dan pertamanan;

e.
Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan monitoring penyelenggaraan kegiatan persampahan, drainase, dan pertamanan;

f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

g.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PERSAMPAHAN
(1)
Seksi Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan persampahan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Persampahan, menyelenggarakan fungsi:

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;

c.
Menyiapkan bahan penetapan lembaga tingkat kabupaten dalam  pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten;

d.
Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;

e.
Mengelola aktivitas  persampahan skala kabupaten;

f.
Meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama  dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan  kabupaten;

g.
Memberikan bantuan teknis penangan persampahan kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;

h.
Menyelenggarakan  pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten;

i.
Menyusun konsep rencana induk pengembangan (RIP) PS persampahan kabupaten;

j.
Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah  kabupaten;

k.
Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan persampahan di wilayah kabupaten;

l.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

m.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

n.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI DRAINASE
(1)
Seksi Drainase  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evasulasi pelaksanaan kegiatan drainase.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Drainase  menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

c.
Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;

d.
Meningkatkan kapasitas  teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten;

e.
Menyelesaikan masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

f.
Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten;

g.
Menyusun konsep rencana induk pengmebngan (RIP) PS drainase skala kabupaten;

h.
Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten;

i.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten;

j.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK drainase;

k.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

l.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PERTAMANAN
(1)
Seksi Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pertamanan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

c.
Menelenggarakan pembangunan pengamanan taman pada jalur hijau tengah dan tepi jalan,

d.
Melaksanakan perencanaan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput pada taman dan jalur, hijau tengah dan tepi jalan;

e.
Melaksanakan pemangkasan/penebangan pohon pelindung yang dianggap perlu;

f.
Melaksanakan  dekorasi untuk keindahan lokasi tertentu sesuai keperluan;

g.
Pelaksanaan  pengapuran/pengecetan pohon, pagar yang ada pada jalur hijau,tengah dan tepi jalan;

h.
Memelihara taman dan jalur hijau dalam hal pemberantasan hama penyakit, pemupukan tanaman, peremajaan tanaman;

i.
Melaksanakan  perawatan tanaman, penyiangan tanaman, pembersihan taman, dan jalur hijau serta penyiraman taman secara teratur;

j.
Menyusun data mengenai spesifikasi pohon pelindung baik jumlah dan fungsinya;

k.
Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman hias, pohon pelindung tanaman produktif pada kebun bibit;

l.
Menyiapkan  tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam;

m.
Menyiapkan bibit tanaman baik biji maupun stekan dari tanaman yang ada pada taman atau jalur hijau atau tempat lainnya;

n.
Melaksanakan penanaman pohon pelindung pada jalur-jalur kota;

o.
Melaksanakan  pemeliharaan dan pengawasan pada pohon pelindung;

p.
Penyiapan lahan, pemeliharaan dan izin pemakaman;

q.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

r.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



BIDANG SUMBER DAYA AIR
(1)
Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyusun rencana  kerja sesuai dengan tugasnya;

c.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Sumber Daya Air skala Kabupaten;

d.
Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria  di bidang  perizinan, irigási, danau, sungai, rawa, dan pantai, air minum dan limbah;

e.
Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan bidang Irigasi, Danau, sungai, rawa, dan pantai, air minum dan limbah;

f.
Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan monitoring penyelenggaraan bidang Irigasi, danau, sungai, rawa, dan pantai, air minum dan limbah;

g.
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;

h.
Menysusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI IRIGASI
(1)
Seksi Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Irigasi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Irigasi   menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan pembentukan komisi irigasi kabupaten

c.
Penyiapkan bahan pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;

d.
Melaksanakan program  pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;

e.
Melaksanakan program  pemberdayaan kelembagaan sumberdaya air tingkat  kabupaten;

f.
Melaksanakan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;

g.
Menyelenggarakan sistem informasi sumberdaya air tingkat kabupaten;

h.
Melaksanakan  pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;

i.
Melaksanakan  sistim operasi, pemeliharaan dan  rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1;000 ha;

j.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

k.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI DANAU, SUNGAI, RAWA DAN PANTAI
(1)
Seksi Danau, sungai, Rawa dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukanpembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Danau, sungai, rawa dan pantai.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Danau, Sungai, Rawa dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya air kabupaten;

c.
Menyiapkan bahan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

d.
Menyiapakn bahan Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

e.
Menyiapkan bahan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

f.
Membentuk wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

g.
Menyiapkan bahan penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

h.
Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

i.
Melaksanakan konservasi sumberdaya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

j.
Melaksanakan pendayagunaan sumberdaya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

k.
Melaksanakan sistim operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

l.
Melaksanakan  pengawasan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;

m.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

n.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
(1)
Seksi Air Minum dan Air Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukanpembinaan, koordinasi, monitoring dan evasulasi Air Minum dan Air Limbah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Air Minum dan Air Limbah menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan  peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;

c.
Menyiapkan bahan penetapan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;

d.
Menyiapkan bahan penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten;

e.
Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah NSPK  pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi;

f.
Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya;

g.
Menyelesaikan  masalah-masalah pengelolaan air minum dan limbah di dalam wilayah kabupaten;

h.
Meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD;

i.
Menyiapkan bahan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten;

j.
Melaksanakan program pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM;

k.
Memfasilitasi penyelenggaraan  (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;

l.
Menyusn konsep  rencana induk pengembangan (RIP) SPAM  wilayah administrasi kabupaten;

m.
Menyiapkan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten;

n.
Mengkoordinasikan penyediaan air bersih untuk masyarakat yang terkena bencana alam tingkat  kabupaten;

o.
Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM  yang berada di wilayah kabupaten;

p.
Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya;

q.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

r.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;

s.
Menyiapkan bahan pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten;

t.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;

u.
Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten;

v.
Menyelesikan masalah-masalah yang berkaitan  pelayanan air di lingkungan kabupaten;

w.
Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten;

x.
Menyelenggarakan bantuan teknik (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah;

y.
Menyelenggarakan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM;

z
Menyusun konsep rencana induk pengembangan (RIP) PS air limbah kabupaten;

å
Menjaga ketersediaan air bersih dalam penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten);

ä
Melaksanakan monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten;

ö
Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten;

aa.
Melaksanan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;

bb.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

cc.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



BIDANG TATA RUANG
(1)
Bidang Tata Ruang menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan  Kebijakan di bidang Tata Ruang.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Ruang  menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Tata Ruang  meliputi: pengaturan dan pembinaan tata ruang, pembangunan, pengendalian dan pengawasan  skala Kabupaten;

c.
Menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria  di bidang  perizinan, pengaturan dan pembinaan tata ruang, pembangunan, pengendalian dan pengawasan skala Kabupaten;

d.
Mengoordinasikan  dan memfasilitasi pengaturan dan pembinaan tata ruang, pembangunan, pengendalian dan pengawasan  skala Kabupaten;

e.
Melakukan pembinaan, supervisi, dan monitoring pengaturan dan pembinaan tata ruang, pembangunan, pengendalian dan pengawasan   skala Kabupaten;

f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

g.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG
(1)
Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugasmelakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang  menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan  penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  (RTRWK);

c.
Menyiapkan bahan penyusunan  dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;

d.
Menyiapkan bahan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;

e.
Menyusun  program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang;

f.
Melaksanakan pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;

g.
Melaksanakan  pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang;

h.
Melaksanakan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;

i
Melaksanakan pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

j.
Melaksanakan pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang;

k.
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;

l.
Menyusun program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

m.
Melaksanakan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

n.
Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten;

o.
Menyiapkan bahan penetapan penataan ruang perairan sampai dengan  4 (empat) mil dari garis pantai;

p.
Penyiapan bahan Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;

q.
Penyiapan bahan Penetapan kawasan strategis kabupaten;

r.
Melaksanakan sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;

s.
Melaksanakan sosialisasi SPM bidang penataan ruang;

t.
Menyelenggrakan pendidikan dan pelatihan di bidang penataan ruang;

u.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan;

v.
Melaksanakan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten;

w
Menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

x.
Melakukan sosialisasi pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;

y.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi  pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);

z.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan  berdasarkan NSPK;

å
Memberikan fasilitas dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten;

ä
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan  perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;

ö
Menyusun program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;

aa.
Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten.

bb.
Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

cc.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PEMBANGUNAN
(1)
Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelkasanaan kegiatan di bidang pembangunan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan  menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;

c.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;

d.
Menyiapkan bahan penetapan kelembagaan pengelolaan bangunan gedung di kabupaten;

e.
Menyiapkan bahan  penerbitan izin membangun (IMB) bagi masyarakat;

f.
Melaksanakan pendataan bangunan gedung;

g.
Menyiapkan bahan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;

h.
Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

i.
Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;

j.
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;

k.
Menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

l.
Melaksanakan  pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;

m.
Menetapkan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

n.
Menyelengarakan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten

o.
Menyiapkan bahan pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan  di kabupaten.

p.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

q.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
(1)
Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukanpembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun  rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Melaksanakan  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

c.
Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten;

d.
Menyiapkan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;

e.
Menyiapkan bahan  penerbitan izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;

f.
Menyiapkan bahan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;

g.
Menyiapkan bahan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;

h.
Melaksanan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten;

i.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;

j.
Melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;

k.
Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

l.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;

m.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

n.
Melaksanakan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

o.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



BIDANG CIPTA KARYA
(1)
Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan di bidang cipta karya.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya  menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan cipta karya  meliputi: perumahan dan permukiman  skala Kabupaten;

c.
Menyiapkan  bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria  di bidang  perumahan dan permukiman  skala Kabupaten;

d.
Mengoordinasikan  dan memfasilitasi pembangunan perumahan dan permukiman  skala Kabupaten;

e.
Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan monitoring penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman  skala Kabupaten;

f.
Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

g.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI  PERUMAHAN
(1)
Seksi Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perumahan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun  rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

b.
Melakukan pendataan fasilitas umum (FASUM) dan fasilitas sosial (FASOS) bagi pengembangan perumahan untuk peningkatan sarana dan prasarana perumahan permukiman;

c.
Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data, dengan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan rumah formal dan rumah swadaya;

d.
Melaksanakan Konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan perumahan formal dan swadaya;

e.
Menyiapkan bahan penetapan harga sewa perumahan, meneliti dan memproses izin penghunian perumahan, usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin penggunaan bangunan serta izin usaha pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

f.
Menyusun, menghimpun dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan sip, surat izin usaha pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat izin penggunaan bangunan dan surat izin usaha perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

g.
Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat umum tentang tata tertib penghunian, tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan perumahan,  inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas/rumah penguasaan pemerintah daerah, pengembangan perumahan dan pengusaha pengelola perumahan rumah sewa dan rumah kost (pondokan) dan pengurusan;

h.
Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha/pengembang  perumahan, pengelola/pengusaha rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

i.
Melaksanakan peneltian/pertelaahan atas masalah gugatan perumahan serta penyiapan kawasan siap bangun dan pengkajian atas kebutuhan perumahan formal dan swadaya;

j.
Menyusun program pengadaan rumah susun pada tanah Negara yang dibiayai dari subsidi silang dari lokasi yang diperuntukan bagi bangunan komersil;

k.
Melaksanakan pendaftaran dan pemberian informasi/ data tentang ketersediaan dan kebutuhan   perumahan bagi masyarakat;

l.
Melaksanakan pengawasan untuk mencegah timbulnya sengketa  di bidang perumahan formal dan swadaya;

m.
Melaksanakan penertiban perumahan dalam rangka penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan;

n.
Memberikan saran dan pertimbangan terhadap pencabutan atau pengalihan/ pembebasan, perumahan yang ber sip, pemindahan terhadap penyelenggaraan izin usaha pengelolaan perumahan;

o.
Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana (fasum dan fasos) yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten;

p.
Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh atasan;

q
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.



SEKSI PERMUKIMAN
(1)
Seksi Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang permukiman.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a.
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi Kasiba/ Lisiba di wilayah kabupaten;

c.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten;

d.
Menyelenggarakan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten;

e.
Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/ Lisiba;

f.
Menyiapkan bahan penerbitan  penetapan izin lokasi Kasiba/ Lisiba di kabupaten;

g.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten;

h.
Melaksanakan evaluasi  penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten;

i.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten;

j.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah, kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten;

k.
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten;

l.
Menyelenggarakan  penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten;

m.
Melaksanakan pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/ nelayan dengan rusunawa;

n.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten;

o.
Melaksanakan evaluasi program penanganan permukiman kumuh di kabupaten;

p.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten;

q
Menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah, kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

r.
Menyiapkan bahan Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

s.
Menyiapkan bahan Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;

t.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

u.
Melaksanakan evaluasi program pembangunan kawasan di kabupaten;

v.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten;

w.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

x.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar