Kamis, 27 Desember 2012

Rencana Jokowi Soal Ganjil-Genap Ditolak DPRD DKI

RIMANEWS - DPRD DKI menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Jokowi menerapkan plat ganjil genap untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan tersebut dinilai sama saja menjadikan Jakarta kelinci percobaan untuk bidang transportasi.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua, rencana penerapan pembatasan kendaraan bermotor lewat plat ganjil genap sudah dibahas sejak era Gubernur DKI Sutiyoso dan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Namun rencana tersebut tidak pernah terlaksana walaupun sudah dibicarakan bolak-balik.

"Kebijakan ganjil genap sulit diterapkan di Jakarta. Transportasi di Jakarta belum terintegrasi dengan baik, antara angkutan umum, bus Transjakarta hingga kereta api," ujar Inggard kepada wartawan termasuk Tribunnews.com di gedung DPRD DKI, Kamis (27/12/2012).

Dijelaskannya, jika kebijakan ganjil genap jadi diterapkan maka angkutan umum di Jakarta harus mampu menampung empat juta pengemudi kendaraan pribadi dari total delapan juta kendaraan pribadi yang ada di Jakarta.

"Apa jumlah angkutan umum sudah cukup untuk menampung empat juta orang agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum? Tidak kan? Kalau diberlakukan tahun depan, warga mau naik apa?," cetusnya.

"Kota-kota besar di negara maju yang sistem transportasinya sudah canggih saja gagal melaksanakannya, seperti di Athena, Roma, Beijing, dan Mexico City. Kok disini malah mau melaksanakannya. Janganlah gunakan masalah transportasi ini sebagai kelinci percobaan," tambahnya.(yus/trbn)

http://www.rimanews.com/read/20121227/86384/rencana-jokowi-soal-ganjil-genap-ditolak-dprd-dki?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Tidak ada komentar:

Posting Komentar