Jumat, 14 Desember 2012

Pembatasan ganjil genap SUDAH GAGAL di kota-kota lain, Jokowi jangan TRIAL & ERROR !!

Gerindra Ingatkan Jokowi Jangan Gegabah soal Pembatasan Kendaraan

Fri, 14/12/2012 - 07:20 WIB


JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengingatkan Gubernur DKI, Joko Widodo agar jangan gegabah, terkait dengan kebijakan pembatasan kendaraan dengan mengunakan sistem plat nomor ganjil genap.

Meskipun menjadi salah satu partai pengusung pasangan Jokowi - Ahok pada Pemilukada, namun Fraksi Gerindra menolak kebijakan tersebut. Gerindra menilai Jokowi belum melakukan kajian mendalam, terkait kebijakan pembatasan kendaraan itu.

"Saya cuma mau mengingatkan kepada gubernur agar jangan gegabah dalam mengambil keputusan, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jadi jangan gunakan trial error. kajiannya harus benar-benar mendalam," ujarnya, di gedung DPRD DKI, Jakarta (13/12/2012).

Ia melanjutkan, meskipun peraturan ini belum berjalan, dan sebelum menjadi Pergub, Jokowi diingatkan untuk meminta penjelasan lebih dalam kepada Dinas Perhubungan DKI.

"Melakukan terlebih dahulu blueprint karena Jakarta punya bluprint untuk mengurai kemacetan. Lakukan kajian dan jangan langsung menerapkan aturan ganjil genap," tegasnya.

Sanusi menambahkan bahwa kritik ini dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, selain itu juga dampak yang merugikan bila penerapan aturan ini tidak berlangsung efektif.

"Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta lebih baik menjelaskan kepada Jokowi tentang kajian yang telah dilakukan jajarannya secara rinci," tandasnya.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI menolak penerapan pembatasan kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem plat nomor ganjil genap. Gerindra menilai, sistem tersebut gagal dan jika dilanjutkan hanya akan merugikan warga.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mencontohkan beberapa negara yang pernah menerapkan sistem tersebut dan dianggap gagal antara lain di Athena, Mexico City, Roma dan Beijing.

"Kota-kota besar di negara maju saja gagal menerapkan sistem ganjil genap, loh kok di Jakarta malah mau menerapkan program gagal tersebut," katanya di Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Untuk itu, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk tidak gegabah dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sanusi juga mengatakan, selain terbukti banyak kota besar yang gagal dalam menerapkan kebijakan tersebut, Jakarta juga belum siap untuk pembatasan kendaraan.

"Selain itu, saya menilai Pemprov DKI belum siap menerapkan itu. Lihat saja sistem transportasi di Jakarta yang masih kacau. Lalu warga belum menemukan pilihan alternatif untuk transportasi massal. Kalau jadi diterapkan, warga mau menggunakan transportasi massal yang mana?," jelasnya.

Dia meminta Jokowi membandingkan sistem transprotasi kota-kota besar yang telah menerapkan kebijakan tersebut namun akhirnya gagal. Kota-kota itu sudah memiliki sistem transportasi yang bagus dan terintegrasi, tetapi ternyata kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga diakhiri pelaksanaannya.

"Apalagi Jakarta, yang belum memiliki transportasi massal yang baik dan terintegrasi. Negara lain yang transportasinya baik saja gagal kok. Makanya perlu kajian dan jangan gegabah, supaya kebijakan tidak mudah diciptakan dan mudah dihilangkan," tegasnya

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencari kebijakan lain untuk mengatasi kemacetan dibanding memilih sistem pembatasan kendaraan dengan menggunakan sistem plat nomor ganjil dan genap.

"Jangan dengan mengatasnamakan trial dan error, akhirnya memilih kebijakan yang bisa merugikan masyarakat. Kasihan warga kalau dijadikan kelinci percobaan terus menerus," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi, di Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Sanusi juga menyarankan Jokowi untuk melihat kembali draft kajian yang telah dilakukan Pemprov DKI dengan pakar transportasi Australia beberapa tahun lalu. Dalam kajian tersebut, untuk memecahkan masalah lalu lintas Jakarta dalam jangka pendek, adalah dengan memprioritaskan pembangunan bus TransJakarta. Salah satu rekomendasi dalam kajian tersebut adalah pengadaan 1.000 unit bus Transjakarta baru, untuk meningkatkan performa kinerjanya.

"Itu menjadi salah satu rekomendasi. Tetapi di draf itu juga tertulis ganjil genap tidak layak diterapkan karena gagal disemua negara," jelasnya.

Ia melanjutkan, dalam draft kajian tersebut juga ada tiga tindakan yang dilarang untuk dilakukan dalam waktu singkat, yaitu pembatasan kendaraan berdasarkan nomor plat mobil ganjil genap, melarang penggunaan mobil sepenuhnya dan pengalihan bus swasta atau metromini atau kopaja ke jalur busway.

"Karena itu, kami minta Gubernur tunda lebih awal kebijakan ganjil genap. Lihat kajian lama, kenapa ganjil genap gagal di negara-negara lain," tandasnya.[bay][bay]/inilah)

http://www.rimanews.com/read/20121214/84945/gerindra-ingatkan-jokowi-jangan-gegabah-soal-pembatasan-kendaraan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Tidak ada komentar:

Posting Komentar