Selasa, 21 Agustus 2012

LKPJ WALIKOTA: DPRD Soroti Kinerja Sejumlah Program Unggulan Pemkot

TAK TERAWAT -- Salah satu tiang lampu terlihat patah di Taman Sekartaji, Jebres, Solo, beberapwa waktu lalu. Kondisi sejumlah ruang terbuka hijau di Solo menjadi sorotan publik karena sering terlihat tidak dirawat. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SOLO – Sejumlah ide, program, serta proyek Joko Widodo (Jokowi) selaku Walikota Solo yang hingga akhir tahun 2011 lalu belum terselesaikan atau bahkan tidak terealisasi, menjadi sorotan kalangan DPRD Kota Solo. Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD di Gedung Dewan, Jumat (30/3/2012).
Asih Sunjoto Putro selaku juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), mempertanyakan kelanjutan berbagai ide serta program Jokowi , di antaranya city walk, bus tingkat Werkudara, kereta uap Jaladara hingga railbus Batara Kresna. Asih mengatakan permasalahan yang ada antara lain city walk yang belum mampu membangkitkan budaya jalan kaki. Selain itu, biaya operasional bus tingkat dan kereta api tenaga uap lebih tinggi dari pendapatan yang dihasilkan, hingga railbus yang belum tercapai kesepakatan menyangkut pelaksanaan operasional dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), menurutnya, mengindikasikan bahwa proyek-proyek tersebut belum dipersiapkan secara matang dan dimaksudkan untuk jangka panjang tidak hanya sekadar mode.
Sementara sejumlah fraksi lainnya juga menyoroti serangkaian program penghijauan kota yang juga dimotori Jokowi.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD), Reny Widyawati mengemukakan berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2011 telah disampaikan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo tahun 2011 mencapai 18%. Namun pada kenyataannya, banyak RTH yang kondisinya terbengkalai atau tidak terawat dan rusak dikarenakan tidak adanya program pemeliharaan yang jelas. “Mohon dijelaskan tentang keberadaan RTH yang ada saat ini. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Solo untuk segera dapat memenuhi ruang terbuka hijau sebesar 30%? Mohon penjelasan,” tegas Reny.
Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mempertanyakan program pengelolaan RTH dengan kegiatan penataan RTH di DKP. Sebab dari target senilai Rp1 miliar pada tahun 2011 tersebut, yang teralisasi hanya Rp237 juta. “Apakah itu bentuk penghematan ataukah memang banyak program yang belum terlaksana? Pertanyaan sama juga untuk kegiatan pemeliharaan RTH dari target Rp2 miliar hanya teralisasi Rp 1,3 miliar?” tanya Hami Mujadid Irsyad selaku juru bicara FPAN. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) juga meminta penjelasan dan mempertanyakan implementasi program Kota Dalam Hutan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar