Jumat, 31 Agustus 2012

INDIKASI KORUPSI, Jokowi dituduh menggunakan DATA YG SALAH

Pemkot Surakarta harusnya mengembalikan kelebihan anggaran sebesar Rp2,4 M itu. 

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3), hari ini, melaporkan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Cagub DKI Joko Widodo atau dikenal dengan Jokowi. 

Laporan itu disampaikan langsung oleh perwakilan TS3, M Kalono, kepada pihak KPK di Gedung KPK, Jakarta. Selama ini, menurut dia, Jokowi dinilai mengabaikan laporan adanya dugaan korupsi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota  Surakarta (BPMKS) dari APBD-Perubahan (APBD-P) T.A 2010 tersebut.

"Dari anggaran hibah kepada satuan pendidikan di sekolah negeri dan swasta sebesar Rp35,1 miliar, terdapat dana BPMKS sebesar Rp23 miliar untuk 110 ribu siswa," tuturnya Kalono, yang berprofesi sebagai penasihat hukum. 

Akan tetapi, dari hasil verifikasi terdapat banyak data siswa yang ganda. Dari hasil verifikasi itu, hanya  65.394 siswa yang patut menerima dana BPMKS, dengan nilai anggaran Rp10,6 miliar. 

Temuan ini telah dilaporkan ke Jokowi, akan tetapi Jokowi tidak mengindahkan laporan tersebut. "Dia menyebut akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tapi hingga kini penganggaran untuk BPMKS tak berubah, yakni sebesar Rp23 miliar," kata Kalono di Gedung KPK, hari ini.

Menurut Kalono, Pemkot Surakarta semestinya mengembalikan kelebihan anggaran tersebut sebesar Rp2,4miliar. Kalono menilai itu sebagai kerugian negara.

Terkait aduannya ke KPK, Kalono membantah jika ini ditunggangi oleh pesaing Jokowi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. "Ya datanya kita dapatkan sekarang, ya gimana," kata Kalono.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar